Aksi Unjuk Rasa Warnai Pelantikan Anggota DPRD Banyuwangi

BANYUWANGI - Rapat Paripurna Istimewa pelantikan anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi masa bakti 2024-2029, di warnai aksi protes dari puluhan warga yang menolak kotak kosong pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Banyuwangi 2024, Rabu (21/8/2024).

Baca juga: Terkait Rocky Gerung, Peneliti Makara Strategic Insight: Kebebasan Berbicara Perlu Mengedepankan Etika dan Norma

Koordinator Forum Penyelamat Demokrasi Banyuwangi, Amrullah, meneriakkan penolakan terhadap matinya demokrasi yang berpotensi terjadi di Banyuwangi. Hal tersebut dikuatkan dengan munculnya rekomendasi dukungan dari lima partai besar kepada calon petahana Ipuk Fiestiandani untuk maju di Pilbup Banyuwangi 2024.

Masa aksi dengan tegas menolak adanya dominasi rekomendasi yang diberikan oleh lima partai besar tersebut yang mengindikasikan adanya transaksional. "Kami menolak adanya indikasi yang memicu terjadinya pilkada dengan melawan kotak kosong. Ini menandakan matinya demokrasi, " tegas Amrullah.

Baca juga: Direktur Lentera Research Institute:  Pendekatan Soft Approach dan Hard Approach Sudah Berjalan Secara Paralel di Papua

Peserta unjuk rasa menegaskan, kepada wakil rakyat yang dilantik hari ini untuk melaksanakan amanah rakyat dengan memperhatikan suara aspirasi rakyat yang disampaikan lewat aksi yang digelar di depan Kantor DPRD Kabupaten Banyuwangi. "Kami tegas menolak kotak kosong, amanah kami ini harus dilaksanakan. Tidak boleh ada jual beli dalam proses pemberian rekomendasi, suara rakyat adalah suara Tuhan, " tegas Abdul, salah satu peserta aksi.

Baca juga: Tulus J Maha : Pendekatan Investasi dan Kesejahteraan Sebagai Wujud Soft Approach Isu Papua

Sementara itu, di ruang sidang Paripurna DPRD Kabupaten Banyuwangi, 50 anggota legislatif yang terpilih pada pemilihan calon legislatif 2024 lalu dilantik dengan disaksikan Bupati Banyuwangi Ipuk Festiandani dan Wakil Bupati Banyuwangi Sugirah. (***)